Banjir Aceh 2025 membuat air kembali naik sebelum ingatan kita sempat benar-benar surut. Sejak akhir November, banjir bukan lagi tamu musiman; ia berubah menjadi penghuni tetap yang mengusir tuan rumah.

Kampung hilang, rumah hanyut, jalan putus. Lebih dari sejuta orang terdampak dan ratusan nyawa melayang; Gubernur bahkan menyebutnya “tsunami kedua”.

Di tengah lumpur yang menutup halaman meunasah, ada satu ironi yang mengapung seperti kayu hanyut di permukaan Krueng: kita punya pemimpin yang lulus ujian membaca ayat-ayat langit, tapi gagap luar biasa ketika diminta membaca ayat-ayat air.

Saleh Ritual, Gagap Bencana

Di Aceh, kita sepakat bahwa calon kepala daerah harus bisa membaca Al-Qur’an. Ada meja, mushaf, penguji, dan penilaian tajwid. Yang tidak lulus, gugur. Dari sisi hablum minallah, ini bisa dimengerti; kita ingin pemimpin yang saleh.

Tapi peristiwa Banjir Aceh 2025 ini menampar kita dengan kenyataan pahit: kita keras dalam urusan tartil, tapi lunak dalam urusan tanggul. Kita teliti soal panjang-pendek bacaan, tapi abai soal panjang-pendek izin kebun dan tambang di hulu sungai.

Kita sibuk menguji hubungan mereka dengan Tuhan, tapi alpa menguji keseriusan mereka menjaga manusia—hablum minannas yang paling konkret. Akibatnya, lahirlah pemimpin yang saleh secara ritual, tapi “ateis” terhadap sains kebencanaan.

Padahal, menyelamatkan satu kampung dari air bah sejatinya adalah bentuk “mengaji” yang lain: membaca tanda-tanda alam sebelum terlambat. Hadih Maja sudah mengingatkan: hukôm ngon adat lagee zat ngon sifeut—hukum dan adat menyatu. Seharusnya, kesalehan menyatu dengan cara kita menjaga lingkungan.

Baliho Menutupi Peta

Mengapa mereka berani maju tanpa bekal ilmu bencana? Karena sistem politik kita lebih rajin menghadiahi popularitas ketimbang kompetensi.

Selama partai masih memilih calon berdasarkan elektabilitas dan kedekatan, orang yang buta kebencanaan akan tetap percaya diri. Baliho dan billboard yang besar itu sering kali hanya berfungsi menutupi ketiadaan blueprint mitigasi.

Kita pun ikut andil. Di bilik suara, kita sering tertipu foto yang halus atau amplop tebal. Jarang sekali kita bertanya keras: kalau air naik lagi, apa yang akan Anda lakukan selain bagi-bagi mi instan di depan kamera?

Bilik Ujian Ketiga

Bayangkan kalau dalam setiap pesta demokrasi Aceh, selain tes kesehatan dan tes mengaji, ada satu bilik ujian lagi. Sebut saja “Bilik Siaga Bencana”.

Di sini, calon bupati disodori peta buta kabupaten mereka sendiri.

“Tunjukkan di mana daerah yang paling dulu tenggelam jika hujan di atas 200 milimeter,” tanya penguji.

“Jika jembatan utama putus dan 15.000 orang terisolasi, siapa yang Anda telepon pertama kali? Dana mana yang dipakai?”

Calon yang siap akan menjawab dengan protokol teknis. Calon yang hanya bermodal jargon akan tergagap, berputar-putar pada kata “insyaAllah” tanpa solusi. Di bilik imajiner ini, kesalehan diuji lewat kesiapan melindungi anak-anak yang tidur di lantai meunasah dengan selimut basah.

Air Selalu Jujur

Kita tidak perlu menunggu aturan berubah. Mulailah dari warung kopi dan grup WhatsApp; jadikan rekam jejak kebencanaan sebagai “syarat batiniah” saat memilih.

Tanyakan: pernahkah ia bersuara lantang soal banjir Aceh 2025? Pernahkah ia menolak izin yang merusak hutan, atau hanya datang saat banjir sudah lewat demi foto?

Jadikan isu bencana ini tema debat yang tidak bisa ditawar. Karena pada akhirnya air itu jujur. Ia tidak punya kepentingan politik. Ia hanya patuh pada gravitasi: mengalir dari hutan yang gundul ke rumah yang tak terlindungi.

Kalau kita masih memilih pemimpin hanya karena suaranya merdu di panggung, tapi menutup mata pada kegagapannya membaca peta bencana, maka setiap musim hujan adalah ulangan umum yang akan terus kita jalani—dengan kesalahan yang sama.

Sudah saatnya Aceh sepakat pada satu hal sederhana: tes mengaji itu fardhu. Tapi tanpa kemampuan mengendalikan bencana, kita sedang memilih imam yang akan memimpin makmumnya mati konyol.